PEMIDANAAN KOREKTIF TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin)

Pemidanaan notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sering terjadi praktek seperti pada kasus putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 132/Pid.B/2017/PN Gin. Dalam tulisan ini permasalahan diangkat ialah bagaimana esensi kewajiban menjaga kepentingan pihak terkait perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Tahun 2014 pertimbangan hakim penjatuhan bersifat korektif terhadap terdakwa jabatan. Untuk menjawab tersebut digunakan metode penelitian normatif. Sehingga didapat simpulan bahwa hal dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a 4 angka 8 (Kongres Luar Biasa INI Banten, 29-30 Mei 2015) adalah tidak berpihak. Sedangkan sesuai 374 KUH Pidana Gin sudah tepat, karena bertujuan agar dapat memberikan arti kedepannya lebih mampu mengintrospeksi diri apa telah dilakukannya itu salah jangan sampai terulang kembali.